Oleh : Ni Kadek Dewi Citra Lestari

                Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah resmi mengembalikan jalur akademik IPA (Sains), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Seperti dilansir @antaranewscom, keputusan ini bertujuan untuk mendukung Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diujicobakan kepada siswa kelas 12 pada November 2025.  Perubahan ini sangat signifikan dari sebelumnya. Selama dibawah kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, jalur akademik dihapuskan berdasarkan Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas mata pelajaran dan memungkinkan siswa untuk menyesuaikan pendidikan mereka berdasarkan minat individu daripada jalur yang tetap. 

                    Isu pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks. Ada beragam faktor dan komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Entah itu dari jumlah gurunya. Kualitas dan pemerataan guru. Beban kerja dan kesejahteraan seorang guru. Ketimpangan fasilitas dan infrastruktur Pendidikan di setiap daerah. Ada dari sekolah, kurikulum, dan dinas pendidikan tiap daerah. Ada juga dari faktor keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya. 

                 Belum ada dampak positif dan negatif dari teknologi yang senantiasa mengiringi pendidikan di negeri kita. Atau bahkan ada juga dari faktor politisi yang memanfaatkan pendidikan demi tujuan politiknya. Dengan ini, mengembalikan jalur akademik saja tidak dapat menyelesaikan masalah Pendidikan di Indonesia. Menjelek – jelekkan kebijakan masa lalu apalagi menteri sebelumnya juga tidak dapat membawa kita ke mana – mana apalagi ke arah penyelesaian masalah. 

                    Keputusan pendidikan tidak dapat diambil secara tergesa-gesa. Padahal dengan negara seluas, sebesar, dan semaritim Indonesia membutuhkan dan memastikan kebijakan pendidikan tidak dapat terealisasikan dengan waktu cepat. Kebijakannya pun diterima dan dipahami dari Sabang sampai Merauke saja butuh waktu untuk diterima oleh masyarakat. Mungkin butuh waktu bertahun – tahun untuk mempersiapkan guru, fasilitas dan pembelajarannya.

                 Pada intinya, tidak ada satu solusi tunggal apalagi solusi praktis dalam memperbaiki masalah dan memajukan pendidikan di Indonesia. Pemerintah sebaiknya membuat road mapping pendidikan Indonesia. Road mapping ini yang akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan - kebijakan dalam pendidikan. Apa yang sebaiknya perlu dikurangi dan apa yang sebaiknya perlu ditingkatkan. Jikalau ada perubahan pun tidak dapat diberlakukan langsung. Daripada berganti - ganti kebijakan terus menerus, ada baiknya memperbaiki dan memantapkan. Ibarat ketika jari kita tergores, lukanya akan membekas. Kita tidak dapat mengembalikan luka tersebut seperti semula. Yang dapat kita lakukan adalah merawat hingga bekas luka hilang dan berubah menjadi kulit yang lebih bersih. Dari situ baru muncul pemikiran untuk merawat terus dan menjaga. Jangan sampai kulit kita terluka kembali.  Pendidikan kita pun sama akan luka itu. Jangan sampai setiap tahun, setiap era, berganti kebijakan, berganti aturan, berganti kurikulum, tetapi yang tidak berganti adalah kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. 

                 Seperti banyak hal lain di dunia yang harus di perhitungkan. Masalah yang kompleks dan telah berlangsung lama pasti butuh solusi yang kompleks juga. Jangka waktunya pula panjang. Pendidikan kita optimis dapat berubah dan menjadi lebih baik. Asalkan selama peta itu jalannya disusun dengan baik dan terencana. Keputusan yang diambil berdasarkan kajian, data dan landasan yang jelas bukan dari ego pribadi. Dan jika semua pemangku dan pejalan kebijakan mau bekerja keras dan jujur, harapan bahwa pendidikan kita dapat maju dapat terealisasikan.

Oleh : Made Kaysha Mauri Ayudya

     Agama Hindu di Bali dikenal akan berbagai jenis budaya dan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Salah satunya adalah Hari Suci Siwaratri yang jatuh setiap Tilem Sasih Kapitu. Siwaratri yang berbahasa Sansekerta berasal dari kata Siwa dan Ratri. Siwa dapat berarti dewa ataupun pemaaf dan penuh harapan. Sedangkan Ratri dimaknai sebagai malam atau kegelapan. Maka, umat Hindu menerjemahkan Hari Suci Siwaratri sebagai malam pelebur kegelapan diri. Tetapi, Siwaratri bukan artinya meleburkan dosa, seringkali terjadi miskonsepsi. Siwaratri mengajak kita untuk merenungi dosa dan melakukan introspeksi diri.

      Ada beberapa kegiatan simbolis yang biasa dilakukan selama Siwaratri. Diantaranya seperti Mona Brata (tidak berbicara), Upawasa (tidak makan dan tidak minum), serta Jagra (tidak tidur). Ketiga hal yang disebut sebagai Brata Ciwaratri ini dapat dilakukan sesuai tingkatannya masing-masing. Mulai dari Nista, Madya hingga Uttama. Semuanya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan umatnya.

      Elemen menarik lainnya dari Siwaratri tak terlepas dari kisah Lubdaka. Cerita yang ditulis oleh Mpu Tanakung ini seringkali dikaitkan sebagai ajaran maupun bentuk kesadaran saat melaksanakan Siwaratri. Singkatnya, Lubdaka adalah kepala keluarga yang menghidupi dirinya dengan berburu hewan. Berbeda dengan hari biasanya, satu hari ini dia sama sekali tak mendapatkan hasil buruan hingga sore. Tetapi Lubdaka tak menyerah dan memutuskan untuk tinggal di hutan dan memanjat pohon. Agar tidak tertidur karena takut akan terjatuh, Lubdaka memetik satu persatu daun yang ada. Secara tak sadar ia menyesali seluruh perbuatan jahat yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya, termasuk menjadi pemburu hewan. Sebabnya, saat itu dia memutuskan untuk berhenti menjadi pemburu. Lubdaka yang beralih profesi menjadi petani lama kelamaan mulai sakit dan berakhir meninggal dunia. 

    Saat pasukan Cikrabala datang untuk membawa roh Lubdaka ke kawah Candra Gomuka yang berada di Neraka, Dewa Siwa mencegah mereka. Meski memburu binatang tak bersalah sepanjang hidupnya, ketika malam Siwaratri ia akhirnya merenungkan dosa-dosanya semalaman. Akhirnya ia dianggap layak mendapatkan pengampunan. Cerita fenomenal seperti ini dianggap menginspirasi banyak umat untuk mengikuti jejak Lubdaka. Tetapi bukan artinya semata-mata kita harus menjadi Lubdaka. 

      Lubdaka artinya pemburu, pemburu secara naluriah adalah mereka yang serakah maupun tamak. Tak dapat dipungkiri sifat seperti ini masih eksis di dunia yang semakin modern. Hanya saja mungkin berbeda bentuk. Zaman yang dinilai telah memasuki periode Kali Yuga menurut agama Hindu menandakan banyaknya moral manusia yang mulai kehilangan arahnya. Saat-saat seperti ini membuat hari suci seperti Siwaratri betul-betul dibutuhkan bukan hanya untuk dirayakan semata. Tetapi diresapi dan dilaksanakan. Agar keseimbangan dunia senantiasa terjaga. 

    Kisah Lubdaka dipergunakan untuk mengingatkan kita agar melepaskan sifat lubdaka dalam diri kita. Serta memaknai Siwaratri dengan merenungkan dosa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin tak terasa susah, tetapi tak semua umat dapat melakukannya sepenuh hati. Masih ada yang hanya asal-asalan agar dianggap melaksanakan, padahal tak sesuai dengan nilai yang diajarkan. 

     Tetapi yang mungkin sering dilupakan adalah semua ini harus didasari dengan ketulusan hati. Saat melakukan malam Siwaratri, tak peduli seberapa lengkap brata dan tinggi tingkatan yang dilakukan, semuanya mungkin tak akan bermakna jika didasarkan oleh keserakahan itu sendiri. Melakukan sebatas berharap akan bernasib sama dengan Lubdaka. Alih-alih berharap menjadi Lubdaka, sudah saatnya melakukan refleksi diri bahkan tak hanya pada malam Siwaratri, dan fokus memperbaiki kualitas hidup agar niscaya mencapai moksa. 

     Oleh : Made Kaysha Mauri Ayudya

      Pemerintahan Prabowo Subianto punya cita-cita besar. Semuanya ditulis rapi di dalam Asta Cita yang menjadi pegangan berjalannya pemerintahan. Salah satu program kerja super ambisius yang tercatat adalah program tiga juta rumah per tahun. Unit-unit rumah ini khususnya diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini memang bukan sesuatu yang baru. Tetapi catatan pencapaian yang tak begitu meyakinkan pada tahun-tahun sebelumnya cukup untuk mempertanyakan keambisiusan di balik program ini. 

     Permasalahan kesenjangan tempat tinggal di Indonesia masih terbuka lebar. Jumlah tempat tinggal yang sudah terbangun dengan yang seharusnya ada cukup membuktikan adanya kerenggangan (backlog). Program pembangunan tempat tinggal memang diperlukan untuk mengatasinya. Karenanya tak heran mengingat program serupa sudah dilakukan sejak pemerintahan era sebelumnya. Tetapi yang menjadi catatan miring adalah gagalnya pemenuhan target yang ditetapkan. Itupun dalam program pemerintahan sebelumnya jauh lebih kecil angka yang ditetapkan dibanding saat ini. Tak heran program tiga juta rumah terdengar meragukan dengan rekam jejak tersebut. 

        Program yang besar dibarengi dengan pembiayaan yang meraksasa. Menyedot dana tak hanya dari APBN, program tiga juta rumah harus mengambil Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), hingga Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tak cukup sampai di sana, bantuan konglomerat seperti Agung Sedayu Group yang diketuai Aguan serta kelompok lainnya juga menjadi tulang belakang. Bahkan wacana bantuan oleh negara lain sudah dipertimbangkan. Selain dana, faktor lain seperti ketersediaan lahan dan perizinan juga turut menghantui. Hal-hal seperti ini yang dinilai menghambat kinerja program sebelumnya. 

         Sudahlah dibebani faktor teknis, pemerintah harus terus menanggung ekspektasi masyarakat. Meski memang tak ada yang tak mungkin. Namun, masih bisakah janji-janji yang menggiurkan ini dipercaya? Bagaimanapun masyarakat tak butuh cuap-cuap manis saja. Pemerintah tak dapat terus mengulang kesalahan yang senada. Seharusnya, pematokan angka yang ambisius sudah lebih dari cukup untuk membuktikan keseriusan. Banyak harapan masyarakat yang bertumpu pada janji pemerintah. Tak khayal, memiliki hunian layak tinggal pribadi adalah impian semua orang. Bukankah kejam bagi pemerintah jikalau menggantungkan asa orang-orang ini begitu saja tanpa kepastian? 

      Kendati tak sedikit yang menilai keyakinan pemerintah pada program ini jangan sampai membutakan kemungkinan terburuknya. Semakin tinggi suatu rencana disusun, semakin kencang pula angin yang menggoyahkan. Perencanaan yang rentan harus diantisipasi. Program tiga juta rumah jangan sampai menjadi awal dari masalah yang baru. Pemerintah yang sudah menjanjikan akan punya tantangan untuk merealisasikannya. Keambisiusan ini perlu dibayar oleh kerja nyata. Pada akhirnya tiga juta rumah bukanlah tentang angka. Tetapi keseriusan pemerintah pada ucapannya. Keseriusan pemerintah pada masyarakat.