Oleh : Made Kaysha Mauri Ayudya

   Dalam dunia pendidikan, seluruh instansi pendidikan sepatutnya berusaha menyediakan fasilitas terbaik untuk anak bangsa. Dari sabang hingga merauke, tersebar ribuan sekolah hingga perguruan tinggi. Meski begitu Indonesia masih terlalu luas dan pemerintah masih setengah hati. Tak heran masih ada daerah tanpa fasilitas pendidikan yang memadai. Padahal, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Ketika masyarakat pelosok berlomba-lomba menginjakkan kaki di instansi pendidikan terbaik, banyak instansi pendidikan lainnya yang menganggur menunggu penghuni. 

    Kondisi yang tak jauh berbeda kini tengah dirasakan oleh PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Indonesia. Semenjak ketetapan pemberlakuan status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), ditemukan ratusan PTS yang menggulung tikar. Meski jumlah PTS di Indonesia menggunung, minat calon mahasiswa pada PTN yang membendung tak bisa ditahan. Akibatnya, PTN-BH dinilai melemahkan daya saing PTS dengan menurunnya intensitas penerimaan mahasiswa baru. 

     PTN-BH adalah status otonomi penuh yang diberikan oleh pemerintah kepada PTN untuk mengelola keuangan dan sumber dayanya secara mandiri. Namun, dalam perjalanannya mayoritas PTN masih sulit untuk menjangkau kemandirian status finansialnya seperti yang diharapkan. Harapan agar PTN-BH tak terlalu bergantung pada APBN menjadi sirna. Banyaknya tantangan dalam menyangga status PTN-BH dilimpahkan lagi dan lagi kepada mahasiswa. PTN-BH memilih jalan cepat dengan mengkapitalisasi pendidikan. Menggandakan porsi bangku kuliah dan menjual tinggi harga UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah trik lama yang sayangnya selalu jitu. 

 Kebijakan seperti ini berakhir memperpanjang dominasi PTN dibanding PTS. Apalagi PTS mengandalkan hampir seluruh biaya operasionalnya pada penerimaan mahasiswa baru. PTS akhirnya akan sesak napas dan kesulitan menjaga kualitas serta kuantitasnya. Padahal PTS dirancang dengan peran menjangkau masyarakat yang belum terlayani PTN. Realitanya, PTN mendominasi di Indonesia. Secara tak langsung PTS kehilangan perannya untuk menyejahterakan masyarakat pelosok. Ketimpangan pendidikan pun tak akan membaik. Di saat merencanakan PTN-BH, pemerintah seharusnya mempertimbangkan akibatnya kepada PTS. 

     PTS akan selalu dituntut untuk berinovasi demi mempertahankan stabilitasnya. Tak cukup dengan surutnya calon mahasiswa, mereka masih harus menghadapi penurunan daya tarik hingga melangkanya mitra industri. Belum lagi beban operasional yang membuntuti. Jika dibiarkan, tak heran dalam beberapa tahun kedepan PTS yang tersisa masih bisa dihitung jari. Untuk menjalankan PTN dan PTS secara beriringan diperlukan keseimbangan. Pemerintah tak bisa hanya mendorong satu aspek dan mengabaikan yang lain. Diperlukan pengaturan jelas agar distribusi calon mahasiswa serta kebijakan-kebijakannya lebih merata. Pemberian subsidi dan intensif bisa menjadi pilihan terutama bagi PTS yang difokuskan kepada masyarakat terpelosok. 

    Pendidikan yang adil dan merata adalah impian bangsa. Untuk mewujudkannya diperlukan pengorbanan. Baik PTN maupun PTS seharusnya mampu bekerja sama dan saling melengkapi, bukannya selalu bersaing. Jika salah satu tak mampu hadir dan melayani, yang lainnya diharapkan dapat mengambil peran. Karena pendidikan bukanlah tentang permainan bisnis semata. 

Oleh : Made Kaysha Mauri Ayudya

      Hidup berdampingan dengan ombak dan angin. Bersahabat dengan jala dan pancing. Sehari-harinya bekerja menangkap ikan maupun biota laut lainnya. Dari masa ke masa, mereka dipanggil oleh masyarakat luas sebagai seorang nelayan. Nelayan tak sebatas profesi, bagi sebagian besar orang, nelayan adalah kehidupan, jalan hidup yang ditorehkan bagi “orang laut”.

    Sebagai negara maritim, keberadaan nelayan di Indonesia bukanlah hal yang janggal. Hal janggal sebetulnya adalah fenomena nelayan yang berbondong-bondong beralih profesi menjadi pemulung. Pemandangan yang cukup aneh untuk ditemui di perairan ibu pertiwi. Ketika ikan dan biota laut lainnya bukan lagi menjadi tangkapan sang nelayan, ironisnya sampah adalah harapan terakhir mereka. 

    Keanehan ini terjadi berkala setiap tahunnya. Biasanya saat cuaca sedang buruk. Tak dapat dipungkiri, cuaca buruk adalah musuh abadi sang nelayan. Mereka enggan pergi melaut. Jika memaksa pergi, nyawa taruhannya. Jika berdiam diri, bagaimana menghidupi diri? Dalam kenestapaan dan lingkungan yang keruh, nelayan mengambil jalan singkat. Mayoritas panorama pantai yang ditutupi sampah mungkin tak pernah terpikir, hanya sampai saat ini. 

  Bukan rahasia lagi bahwa permasalahan sampah di pantai menjadi salah satu sisi kelam. Inilah hasil ketidakpedulian manusia terhadap lingkungannya. Tak cukup hanya mengancam alam, lambat laun seluruh makhluk hidup juga akan terkena karmanya. Tapi sulit untuk merubah diri jika belum merasakan dampaknya. Sampah-sampah ini barangkali menyusahkan nelayan untuk menangkap ikan. Lantaran bukan ikan yang tersangkut pada kail pancingnya malahan seonggok sampah. 

    Tetapi nelayan yang tak bisa berkutik akibat cuaca justru memanfaatkan si pengganggu. Bagai mencari emas di antara hamparan sampah, nelayan menghabiskan harinya menyusuri tepian pantai. Mereka berupaya untuk menemukan sampah yang bernilai, yang mampu menghidupkan mereka. Meski tak seberapa, sebagian besar menilai hal ini lebih baik ketimbang tak berbuat apa-apa dan menunggu ketidakpastian alam. 

    Menjadi seorang pemulung memang bukanlah satu-satunya jalan ninja seorang nelayan. Tetapi secara tak langsung mereka berkontribusi terhadap keberlanjutan alam sembari bekerja keras. Seharusnya kita malu terhadap kegigihan mereka. Meski sampah-sampah itu menjadi alternatif penghidupan seorang nelayan, bukan artinya kita dapat merusak alam dengan terus membuang sampah sembarangan. 

Oleh : Made Kaysha Mauri Ayudya

      Hampir 76 tahun yang lalu, dalam kondisi pemerintahan yang terayun dan tidak stabil, terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Situasi ini terjadi karena Belanda melancarkan serangan yang diberi nama Operasi Gagak atau yang lebih dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Indonesia yang kala itu seumur jagung terancam. Tetapi, pemuda-pemudi bangsa kala itu tidak diam. Dengan segala keterbatasannya mereka tetap berjuang mempertahankan apa yang mereka percayai adalah miliknya. 

Read more ...