Oleh: I Gusti Ayu Agung Citra Perama Devhi
Semenjak wabah virus Corona merenggut dua korban asal Inggris dan Prancis di Bali sekitar Maret 2020, Bali sempat seakan menjadi kawasan wisata yang menakutkan. Wisatawan enggan melancong ke Bali, was-was dirinya menjadi korban selanjutnya. Sejak saat itu, Bali seolah mati suri. Baik dari segi pariwisata, pendidikan, maupun adat dan budaya, semuanya lumpuh. Merangkaknya segala aspek di Bali berbanding terbalik dengan kasus COVID-19 yang meningkat pesat melalui transmisi lokal atau penularan antarwarga.
Selain pariwisata, budaya menjadi ciri khas Bali yang pudar di masa pandemi. Apalah Bali di mata dunia tanpa adat dan budayanya. Dilansir melalui Surat Kabar POS BALI, pandemi COVID-19 berpeluang menyulut evolusi budaya Bali yang mengedepankan aspek komunal ke arah individualisasi dan sekulerisasi. Antropolog UGM, Dr. Pande Made Kutanegara menyebut rakyat Bali menghadapi kekhawatiran terhadap situasi di masa depan. Alasannya, karakter orang Bali yang biasa hidup sebagai komunitas terpaksa berubah di era normal baru menjadi lebih individualistis sehingga terjadi perubahan esensial dalam kebudayaan Bali.
Tak hanya berubah, namun beberapa budaya Bali sejenak sirna di masa pandemi. Senyuman para penari Bali tidak lagi terlihat mengiringi kelenturan gerakan tangan dan tubuhnya. Riuh rendah masyarakat Bali menjalankan budaya dan tradisi adat pun menjadi pemandangan yang langka. Sebab ritual adat dan budaya Bali yang kental dengan kebersamaan dan gotong-royong seketika harus berubah demi melaksanakan tahapan-tahapan adaptasi kebiasaan baru dalam upaya mengatasi penularan wabah COVID -19.
Ritual adat dan budaya Bali yang hampir setiap saat digelar mesti ditangguhkan bahkan tidak terlaksana demi menekan laju penyebaran virus. Khawatir jika keramaian tersebut menjadi tempat potensial klaster baru COVID-19. Menurut Dr. Jean Couteau dalam Webinar Pusat Penelitian (Puslit) Kebudayaan LPPM Unud pada Jumat (29/5/21), orang Bali rentan tertular COVID-19 karena orang Bali sangat akrab dengan alam dan juga lingkungan.
Dikutip dari tulisan Wibowo, N. H. yang dimuat dalam medcom.id (14/09/20), pada September 2020, Pemprov Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan ritual adat dan budaya tersebut. Surat edaran itu intinya membatasi kegiatan adat dan budaya yang menyebabkan keramaian.
Dalam pelaksanaannya, Pecalang selaku satuan pengamanan adat bersama tokoh-tokoh desa adat menjadi garda terdepan dalam mengontrol penerapan protokol kesehatan. Kepatuhan warga terhadap aturan adat dan tokoh adatnya menjadi kunci dalam mengatasi wabah mematikan itu. Namun kenyataannya, kepatuhan warga terhadap aturan masih perlu dipertanyakan. Warga cenderung tidak mengindahkan peraturan yang ada. Terutama saat melangsungkan ritual-ritual adat, seperti Ngaben, metatah, dan lain-lain.
Masyarakat kukuh mempertahankan budaya yang diwariskan leluhur, dengan tetap melangsungkan kegiatan adat tanpa menerima adanya pergeseran pelaksanaan budaya. Namun itikad baik mereka bertentangan dengan protokol kesehatan. Misalnya saja pada prosesi Ngaben. Belakangan, prosesi Ngaben sempat tidak lagi diwarnai dengan arak-arakan jenazah. Melainkan hanya diikuti oleh keluarga inti dan kerabat terdekat saja. Bahkan dalam kasus kematian akibat COVID-19, prosesi Ngaben dilakukan oleh anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Pananganan (GTPP) COVID-19 dengan mengenakan alat pelindung diri (APD). Keluarga hanya dapat menyaksikan prosesi kremasi dari jarak jauh. Namun bagi sebagian masyarakat Bali khususnya masyarakat berkasta tinggi, upacara Ngaben tetap terlaksana seperti biasa bahkan secara besar-besaran. Otomatis hal tersebut melibatkan banyak orang di dalamnya.
Contoh lainnya adalah ketika melangsungkan upacara adat seperti metatah dan pernikahan. Hal serupa juga terjadi, seperti jumlah tamu undangan yang membludak. Pengayah dan tamu undangan tak mengenakan masker selama jalannya acara. Serta tuan rumah yang tidak menyediakan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu bagi tamu yang datang. Meski telah dihimbau untuk membatasi para pengayah serta kerabat atau undangan, namun tetap tak digubris. Justru seolah berlomba-lomba mengundang banyak orang untuk menyaksikan prosesi acara. Ketika ditegur dan dibubarkan oleh Pecalang karena melanggar protokol kesehatan, pemilik acara siap maju menceramahi Pecalang, seolah paling tahu segalanya. Namun bila mereka terjangkit COVID-19, barulah menyalahkan Pecalang, para tokoh desa, bahkan pemerintah pun ikut terseret di dalamnya.
Bagaimana laju virus dapat ditekan bila masyarakat berlaku demikian? Berjilid-jilid kebijakan pun tak akan mampu menahan laju penyebaran jika tidak dibarengi dengan kesadaran. Sungguh percuma apabila masyarakat kukuh mempertahankan budaya warisan dengan cara yang salah. Alih-alih ingin tetap melestarikan budaya di tengah badai virus Corona, justru kian menyeret banyak korban jiwa. Kesadaran individu lah yang menjadi kunci bila ingin mengembalikan eksistensi budaya Bali. Sadar akan pentingnya mengindahkan protokol kesehatan demi mengembalikan warna Bali yang kian pudar. Sudah saatnya kembali membangkitkan budaya Bali yang sejenak berhibernasi.
