• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Tajuk

Berbagai cobaan harus dihadapi oleh pelajar luar kota Denpasar yang mengenyam pendidikan di Denpasar. Masalah zonasi kini sudah mereda, masih ada masalah baru yang muncul yaitu KTP Anak sebagai syarat mendaftar sekolah. Mengapa?

      Kartu Identitas Anak (KIA) atau yang kerap disebut sebagai KTP Anak sedang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya terdapat isu jika KTP Anak ini akan digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ke sekolah yang akan dipilih. Sayangnya beberapa kabupaten di Bali belum memiliki akses untuk menerapkan KTP Anak.

    Meski sempat dikabarkan bahwa akan diterapkan pada tahun 2016, persiapannya masih kurang efektif. Pantas saja jika penerapan KTP Anak masih belum tersebar secara hingga saat ini. Sungguh malang nasib para pelajar luar kota Denpasar yang mengenyam pendidikan di Denpasar. Sudah terkena zonasi, kini muncul lagi masalah baru yang cukup membuat kepala pusing.

     Salah satu syarat pembuatan KTP Anak adalah Kartu Keluarga (KK) sehingga pelajar-pelajar malang tersebut ujung-ujungnya berhadapan dengan masalah zonasi. Di Provinsi Bali sendiri hanya terdapat tiga kabupaten yang menerapkannya, yaitu Denpasar, Buleleng, dan Tabanan. Sayangnya dua kabupaten yang berada di sekitar kota Denpasar, yaitu Badung dan Gianyar belum sempat menerbitkan KTP Anak. Padahal beberapa pelajar di kota Denpasar memiliki KK (Kartu Keluarga-red) yang berasal dari kedua kabupaten tersebut. Jika kembali ke masalah KK, zonasi juga ikut campur di dalamnya. Artinya akar dari permasalahan pelajar di luar kota Denpasar yang mengenyam pendidikan di Denpasar adalah zonasi.

     Sebenarnya penerapan KTP Anak belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Tiba-tiba saja KTP Anak menjadi syarat untuk mendaftar sekolah tentu membuat masyarakat terkejut. Nasib pelajar luar kota Denpasar juga masih tergantung oleh kebijakan yang tak pasti karena pengaplikasian KTP Anak sebagai syarat masuk sekolah bisa saja mundur dari perkiraan.

    Dengan adanya KTP Anak sebagai syarat pendaftaran masuk ke sekolah pilihan, pemerintah harus segera menyebarkan penerapan KTP Anak ke seluruh kabupaten yang ada di Bali. Selain itu, masalah zonasi juga perlu dikaji ulang. Nasib pelajar luar kota Denpasar yang bersekolah di Denpasar bergantung pada kedua masalah ini untuk menentukan masa depan mereka. Apalagi tahun depan sudah mulai memasuki masa-masa ujian sehingga tentunya jalan keluar dari kedua permasalahan tersebut harus segera terselesaikan. (gau)

Pengunjung Lainnya

We have 92 guests and no members online