• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Laporan Utama

Image and video hosting by TinyPic

Meledaknya jumlah koruptor di Indonesia sebanding dengan jumlah meme yang beredar di tengah masyarakat.

     Selongsong peluru yang kosong mulai terisi riaknya senjata tak berdarah. Bagaimana tidak? Satu per satu tersangka dieksekusi dengan senjata tak mematikan namun memilukan. Malu, itu menjadi rasa pertama yang dipendam koruptor saat ini. Apa boleh buat, kalau akhirnya penyesalan datang dibelakang dan belang kian melintang di mata masyarakat.

     Belang yang tak terelakkan menyisakan kekecewaan di masyarakat. Pasalnya, sosok yang dipercaya justru kentara berbuat jahat. Koruptor yang merajarela pun dibarengi dengan berbagai sindiran yang datang dari suara para rakyat. Pelbagi bentuk sindiran yang kian hari menjadi viral ialah meme. Koruptor kini kian akrab dengan meme (dibaca mim). “Itu (meme-red) diibaratkan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat kepada pejabat jadi sah-sah saja kalau beredar ditengah-tengah kasus seperti ini,” ungkap Ni Made Marini. Bagi wanita yang telah lama melintang sebagai pengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Seiring lamanya bergaul dengan ilmu pendidikan kewarganegaraan dirinya tak menampik apabila dikemudian hari meme dapat didaulat sebagai salah satu sanksi sosial untuk para koruptor.

     Tak ingin terburu-buru, Adi Atma Dewantara memungkas pemaparan Marini. “Meme yang negatif sangatlah berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya meme tersebut sangat berdampak bagi mental anak cucu dan keluarga, karena sanksi sosial di Indonesia itu menimbulkan stereotip atau pelebelan kepada keluarga,” papar pria yang menjabat sebagai staf Kementerian Pertahanan Provinsi Bali. Bagi pria yang akrab disapa Atma ini juga tak menampik perihal meme yang dapat dijadikan sebagai sanksi sosial bagi para tikus nakal pemakan uang negara. “Meme yang menyindir koruptor itu bisa dikatakan sebagai sanski sosial karena mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat dan akhirnya membangun pola pikir masyarakat bahwa seseorang itu sesuai dengan meme tersebut,” ujarnya penuh semangat.

     Meski tak menyangkal bahwa meme bisa diindikasikan ke arah sebuah sanksi, namun Drs. I Ketut Arya Putra, M.Pd memiliki mekanisme menggelitik untuk membikin jera koruptor. “Meski dalam undang-undang sudah diatur sanksi dan denda untuk para koruptor, namun kalau saya pribadi punya solusi. Jadi saat para pejabat itu sidang, di depan itu sediakan saja peti mati diisi tulisan yang koruptor masuk kesini (peti mati-red),” paparnya tanpa terbesit ragu. Pria yang berprofesi sebagai pengajar sosiologi ini pun juga mengungkapkan bahwa tindak tegas sangatlah diperlukan untuk memberikan efek jera kepada koruptor. “Kalau bisa dihukum mati saja dan tetap pada prosedur hukum. Kalau sudah sepantasnya dihukum ya hukum saja,” akunya kuat.

    Meme memang muncul sebagai bentuk kekecewaan rakyat yang hanya menjadi bumbu pengisi fenomena di tengah masyarakat. Kemunculannya yang bak teori seleksi alam, bisa saja hilang begitu saja atau sebaliknya. Lantas apakah meme bisa disandingkan dengan hukuman dalam perundang-undangan kasus korupsi? Atau hanya tetap sebagai penambah kehebohan masyarakat? Kita tunggu saja! (kyu)

Pengunjung Lainnya

We have 102 guests and no members online