• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Tajuk

Pungli atau pungutan liar sudah merajalela di seluruh sekolah yang ada di Bali. Padahal tidak semua pungutan di sekolah termasuk pungli.

 

      Apakah pungutan seperti pembayaran les atau tambahan pembelajaran, pembayaran buku pendamping pembelajaran, biaya study tour, dan bahkan pungutan-pungutan kecil lainnya tergolong sebagai “Pungutan Liar”? Padahal pungutan-pungutan ini sudah ada sejak lama. 

        Nyatanya pungutan-pungutan tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa untuk mendukung proses pembelajaran serta prestasi yang mereka miliki. Beberapa fasilitas jadi tidak berjalan secara maksimal, buku pendamping pembelajaran seperti LKS tak disiapkan lagi, guru-guru tidak tetap diberhentikan, dan berbagai kegiatan-kegiatan sekolah dibatasi. Bagaimana dengan nasib siswa jika keadaan mereka seperti ini? Bagaimana juga nasib guru tidak tetap (honorer) yang sudah berdedikasi besar terhadap pendidikan Indonesia walau dulu diupah tidak semestinya? Tentu saja kebijakan ini akan mengubah berbagai kegiatan dan aktivitas sekolah serta nasib banyak orang.

        Pada mulanya, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012, menyebutkan bahwa siswa tak perlu lagi mengeluarkan dana untuk mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan. Tetapi, satu hal sepertinya luput dari perhatian pemerintah.

       Kebutuhan terkait fasilitas pendidikan harus dipenuhi. Keputusan pengaadan Satuan Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) membuat sekolah kocar-kacir. Para siswa diminta mencari sendiri peralatan sekolahnya, karena pihak sekolah tak lagi diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Setali tiga uang! Ujung-ujungnya siswa juga harus membeli LKS (Lembar Kerja Siswa) di tempat lain karena tak lagi disiapkan oleh sekolah. Bahkan jika pihak sekolah masih menangani bagian ini, siswa dapat mendapatkan LKS yang lebih lengkap dan setiap siswa dapat memilikinya.

       Tidak hanya perihal LKS saja, fasilitas sekolah juga tidak dapat berjalan dengan optimal. Perpustakaan merupakan salah satu contohnya. Tidak ada buku yang bertambah di perpustakaan. Padahal perpustakaan merupakan gudang ilmu. Biasanya buku-buku di perpustakaan didapatkan dari siswa. Sekarang hal ini digolongkan sebagai pungli.

         Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP juga diturunkan. Turunnya SPP artinya memberhentikan guru tidak tetap (honorer) karena penghasilan mereka berasal dari sumbangan tersebut. Kesempatan mereka untuk menjadi guru tetap musnah oleh pungli. Bisa saja, guru tidak tetap memiliki peluang yang lebih banyak untuk menyukseskan siswanya dibanding guru senior (yang notabene berlabel ‘PNS’) yang telah ‘menguap’ gairah mengajarnya.

         Niat hati ingin membantu pendidikan Indonesia dengan cara meringankan beban masyarakat yang tak sanggup membayar dana yang diminta oleh sekolah malah berujung mengubah nasib banyak orang. Seharusnya pemerintah mengatasi masalah ini sejak awal, sebelum kebijakan serupa dikeluarkan.

Pengunjung Lainnya

We have 143 guests and no members online