• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Laporan Utama

Saat Madyapadma melakukan wawancara via telepon, suara Agung Yudha, seorang filmmaker terdengar marah. Suaranya keras, lantang dan menolak tegas Indonesia mengikuti era MEA.

 

       “Yang harus anda tahu, MEA adalah sebuah settingan dari orang – orang yang memiliki kepentingan di Indonesia,” keluhnya. “Beberapa kesepakatannya, seperti kebebasan keluar masuknya TKA di sektor ketenagakerjaan, akan merugikan kita. Terlalu banyak yang diurus oleh Orang Bali, dan pemilik modal usaha pasti memilih tenaga kerja yang waktunya lebih fleksibel,” pemuda berambut ikal ini juga melihat selama ini, tenaga kerja lokal terbiasa menjadi bawahan. “Kita akui tenaga kerja asing mungkin lebih professional, tapi ini membuat tenaga kerja lokal terbiasa menjadi bawahan.”

         Hal ini juga diiyakan oleh Bagus Kresna, alumni ekstrakulikuler Jurnalistik Madyapadma. Dengan berbalut kaos merah, Bagus menilai bagaimana orang Bali terbiasa memandang orang asing sebagai atasan. “Tenaga kerja Asing dipuja – puja di Indonesia, baik di pariwisata maupun non pariwisata. Jadi ketika orang Asing memiliki title yang sama, pengetahuan yang sama namun berbeda bahasa, berbeda pengalaman pasti Orang Asing memiliki jabatan yang lebih tinggi,” sebagai tambahan, Bagus pun bercerita pengalamannya mengenai hal tersebut. “Jadi aku itu kan kerja di Agrobisnis, dan ada pelajarannya itu tentang Agrowisata. Aku sering mengamati sambil berwisata, nyatanya sedikit orang – orang kita yang dapet posisi yang layak dan mayoritas dikuasai orang asing.”

          Namun, dari segi kemampuan, Gung WS, salah satu juri Akademika regional A, menilai kalau tenaga kerja lokal sama rata dengan tenaga kerja asing. “Banyak kok orang Bali yang kuliah di bidang manajemen, lulus dan pasti punya dasar ilmu yang sama,” dengan suara datar dan netral, alumni ekstrakulikuler Madyapadma ini menyalahkan pemasaran tenaga kerja lokal yang tidak maksimal. “Misalnya di lapangan kerja animasi, animator kita banyak kok yang mampu. Tapi karena pemerintah kita tidak yakin dan tidak bisa memasarkan kemampuan kita, jadi ya pasrah saja hasil karyanya diorder oleh negara luar.”

        Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk Pariwisata. Seharusnya ruang pekerjaan diberikan lebih besar untuk tenaga kerja lokal. Hal itulah yang terlontar dari bibir Ananta Wijaya, pembina ekstrakulikuler Jurnalistik Madyapadma. “Persoalannya, kenapa harus orang asing? Kenapa bukan tenaga kerja lokal? Ketidakpercayaan Bangsa Indonesia membuat kita semakin terpuruk soal kesempatan kerja,” Keluhnya. (ima)

Pengunjung Lainnya

We have 133 guests and no members online