• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Artikel

Masa-masa kali pertama akan sekolah, selalu menjadi mimpi indah di malam hari bagi siswa baru. Terbayang teman baru, baju baru, serta pernak-pernik baru yang dipersiapkan untuk menjalankan aktivitas sekolah.

 

        Tapi tak lupa juga membayangkan masa-masa pengenalan sekolah baru yang begitu mendebarkan. Penuh hentak serta pengujian mental. Seolah bersiap diri untuk dimaki. Bagi siswa yang tidak baru, atau senior, juga begitu mendebarkan menanti bulan-bulanan mereka.’ Adik-adik’ baru yang akan mereka tempa mentalnya dengan hentakan dan tekanan melalui sebuah masa yang bernama MOS (Masa Orientasi Siswa).

       Namun, kini itu semua hanya menjadi sebuah bunga tidur yang menemani malam-malam mereka. Dengan adanya Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), mulai tahun pelajaran 2016/2017 masa orientasi siswa baru berubah menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Dimana upaya ini dilatar belakangi oleh implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di sekolah yang dianggap belum dapat secara optimal mencegah terjadinya perpeloncoan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah.

       Sebab, dalam Permendikbud 55 Tahun 2014, hanya mengatur tujuan MOS, kurun waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab. Dan malah tidak mengatur tentang siapa yang memegang kendali MOS, serta larangan yang spesifik mengenai pasal 3 Permendikbud 55 Tahun 2014 yaitu, sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan dan atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah. Peraturan ini terlihat tidak tegas karena masih bersifat umum dan bisa menuai spekulasi yang berbeda-beda dari pihak-pihak lembaga pendidikan.

         Buktinya, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Praktisi Pendidikan dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, ada berbagai kasus perundungan yang berujung pada korban jiwa yang pernah terjadi antara 2009 dan 2015 saat berlangsungnya MOS. Pada tahun 2009, siswa SMA 6 Surabaya, Roy Aditya Perkasa, tewas setelah pingsan saat ikuti MOS. Disebutkan bahwa Roy mengalami kelelahan sekaligus tekanan psikis saat mengikuti MOS di sekolahnya. Selanjutnya, pada tahun 2011, siswi SMA 9 Ciputat, Amanda Putri Lubis, meninggal di rumahnya setelah mengeluh sesak napas. Keluarga korban mengatakan sebelumnya Amanda menyiapkan atribut yang harus dibawa untuk MOS hingga pukul 24.00 WIB. Korban kembali jatuh pada tahun 2012, siswa Sekolah Menengah Pelayaran Pembangunan Jakarta, Muhamad Najib, meninggal setelah dipaksa jalan kaki sejauh 5 kilometer saat MOS. Kemudian pada tahun 2015, siswi SMP PGRI Gadog Bogor, Febriyanti Safitri, meninggal saat menjalani MOS di sekolahnya. Diduga karena kelelahan dan fisik yang lemah.

       Maka, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, adalah jawaban yang tepat untuk menindak lanjuti maraknya perploncoan yang terjadi saat MOS. Apalagi secara tegas diatur dalam pasal 5 bahwa kegiatan MOS yang diganti menjadi PLS dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara. Meskipun ada perizinan bahwa siswa boleh terlibat dalam penyelenggaraan PLS, itupun dibubuhi dengan syarat yaitu, siswa yang tidak memiliki kecenderungan sifat buruk dan riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan, memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang baik dibuktikan dengan nilai rapor dan penghargaan nonakademik atau memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan positif di dalam dan di luar sekolah. Tidak hanya itu, dalam Permendikbud ini juga jelas diatur bahwa perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru, sehingga kendali PLS akan dipegang oleh pihak sekolah dan dapat meminimalisir ruang bebas bagi siswa senior untuk melakukan perploncoan.

       Regulasi tentang PLS sebagai kegiatan siswa baru dalam bentuk Permendikbud 18 Tahun 2016 patut diapresiasi sebagai upaya menghapus perploncoan kepada peserta didik baru yang selama ini ditengarai cenderung mengarah pada kekerasan fisik maupun verbal. Namun tak hanya soal regulasi, ada baiknya pula seluruh pihak pemerintah, sekolah ataupun masyarakat dapat memantau berjalannya PLS agar sesuai dengan tujuan. Dimana dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dapat menjadi kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. Serta bagaimana agar kekeluargaan sekolah terbentuk, yaitu dengan siswa baru yang merasa bersekolah bukan dengan senior, melainkan dengan seorang ‘kakak’. (gsw)

Pengunjung Lainnya

We have 124 guests and no members online