• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Artikel

Pendidikan merupakan kunci utama agar dapat mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas guna membangun Negeri Katulistiwa ini.

 

       Pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan “sempurna” saat ini. Mengapa? Hal ini dikarenakan tak menentunya standar acuan pendidikan yang digunakan. Contohnya adalah perubahan standar kurikulum yang terjadi hampir di setiap tahun. Alhasil para siswa dan guru pun menjadi kebingungan. Seolah tak cukup membingungkan para siswa dan guru, di penghujung tahun 2016 ini berhembus kabar baru dari dunia pendidikan Indonesia.

      Beberapa saat yang lalu, beredar wacana bahwa Ujian Nasional (UN) yang selama ini dinilai mampu berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia akan ditiadakan, Hal ini dikarenakan selama 13 tahun UN diselenggarakan tak ada peningkatan yang signifikan bagi pendidikan Indonesia (Doni Koesoema, 2016). Tentu kabar ini menjadi angin segar bagi para pelajar Indonesia. Sudah pasti para pelajar di Indonesia menghendaki dihapuskannya UN saat ini.

      Namun ternyata wacana hanya sekedar wacana. Lewat Keputusan Presiden Joko Widodo, Senin (19/12) lalu, ternyata Ujian Nasional tetap akan dilaksanakan. Berdasarkan https://beritagar.id, hal ini mempertimbangkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA), yang menyatakan bahwa pendidikan Indonesia berada di jalur yang benar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PISA memprediksi pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mempunyai pendidikan terbaik di dunia.

       Ya, kasus ini adalah bukti tarik-ulur keputusan di tingkat pemerintah. Siswa sebagai ‘lakon’, hanya mampu melihat dan melakukan apa yang dikehendaki ‘dalangnya’. Ujung-ujungnya, semua pihak tentu mengharapkan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Terlepas dari segala pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait apakah Ujian Nasional masih layak dilaksanakan. Setidaknya, pemerintah perlu mengoreksi agar tak gegabah dalam mengambil keputusan. Apapun tindakannya, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (prh)

Pengunjung Lainnya

We have 211 guests and no members online