• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Tajuk

Ini bukan perang tentang bagaimana darah merah berceceran di setiap kota ataupun puputan yang bergelora diserbu masa. Tapi bagaimana Bali berperang melawan kehancurannya sendiri.

 

      Keberhasilan pariwisata Bali sudah melegenda di kalangan masyarakat luas bahkan selalu hangat diperbincangkan pada media dalam maupun luar negeri. Bali telah memilih pariwisata sebagai penopang kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang dilansir web Kompasiana, sekitar 60% ekonomi di Bali berasal dari aset pariwisata yang terdiri dari akomodasinya seperti hotel, villa, resort, dan lainnya. Memilih pariwisata sebagai pemasukan pendapatan di Bali menjadi tantangan besar bagi Bali sendiri mengingat Bali merupakan sebuah pulau kecil dengan sumber daya alam yang terbatas pula. Salah-salah mengolah, pariwisata dapat menjadi pisau bermata dua yang siap menghancurkan Bali kapan pun.

    Pariwisata yang kian deras ini sudah terlihat membuat goyah keteguhan segala tatanan di Bali. Apalagi sejak ditetapnya Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Bali mulai dikembangkan lagi pariwisata secara intensif. Potensi alam mulai digali lagi dan terus dicari-cari. Pemerintahnya pun semakin gencar untuk membuka peluang-peluang bagi mereka yang ingin menanamkan modalnya di Bali. Maka Bali menjadi rebutan. Sawah yang awalnya subur kini banyak dikapling-kapling, begitu pula dengan pantai serta potensi alam lainnya, semua dibuat dengan plot sendiri.

     Selain itu setiap daerah juga mulai berlomba-lomba merencanakan pembangunan yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah mereka). PAD ini bersumber dari pajak yang dipungut melalui pembangunan akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, dan resort. Inilah yang menyebabkan tiap-tiap daerah sibuk mempromosikan daerahnya sendiri. Karena keterbukaan yang semakin lebar ini serta merta membuat lemahnya peraturan yang mengatur tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan ditimbulkan kedepannya. Perizinan pembangunan yang mudah membuat maraknya bangunan yang tidak memperhatikan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan bagi daerah yang dibangun. Padahal hal ini sudah diatur dalam PP RI no 36 tahun 2005 Pasal 15, ayat (2) bahwa proses pemberian perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.

      Lambat laun, pariwisata mulai sedikit demi sedikit mengikis berbagai lapisan demi lapisan. Ekonomi Bali bukan lagi terhitung kemakmuran dari masyarakatnya tapi dari segi keuntungan yang diraup para penikmat dolar. Keuntungan pariwisata Bali tidak terdistribusi dengan baik kepada seluruh masyarakatnya. Ini terbukti dari masih banyaknya kasus kemiskinan di bali, masih ada KK yang mengalami pahit getirnya mencari upiah. Rupiah saja susah apalagi dolar?

    Masyarakat Balinya tidak dipersiapkan untuk pariwisata. Masyarakatnya yang pasif dalam berperan di dalam pariwisata hanya akan manjdai penonton di tanah kelahirannya sendiri. Maraknya akomodasi pariwisata Bali ini pun bukan sepenuhnya dimiliki oleh orang Bali, kebanyakan dikuasai oleh oran asing sehingga orang Bali yang sejatinya pemilik asli tanah ini tidak merasakan nikmatnya dolar. Mereka seperti berkata, pariwisata bukan untuk orang kecil.

    Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Jangan sampai bali yang autentik terusik oleh investasi yang berisik.

Pengunjung Lainnya

We have 180 guests and no members online