• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6285-739880-014
Category: Artikel

Oleh : Fina Pradnyani

       Media atau pers adalah 'anjing penjaga' dalam demokrasi dan pembangunan. Tak terkecuali media di Bali. Wibawa Pers memang cukup kuat di masyarakat. Hanya saja belakangan ini, wibawa media di Bali menjadi sorotan, terutama soal independensinya. Mengapa? 

       Itu berawal dari pemberitaan seputar reklamasi teluk Benoa. Awalnya, sebuah media di Bali mengungkapkan adanya reklamasi. Lantas, media tersebut menjadi 'panglima' gerakan penolakan reklamasi teluk Benoa. Dalam pemberitaan penolakannya, media tersebut mengkritik habis pengambil kebijakan di Bali : Sang Gubernur!, timbul-lah reaksi. Sang Gubernur kemudian merangkul beberapa media untuk balik mengambil sikap berlawanan dengan media penolak reklamasi teluk Benoa. Silang pendapat pemberitaan semakin gencar dan semakin melibatkan banyak pihak. Itu karena, media yang menolak reklamasi, selalu mengulas sisi negatif reklamai teluk Benoa. Sebaliknya, media yang pro dengan Sang Gubernur, selalu memberitakan sisi positif reklamasi tersebut. 

       Kondisi ini tentu memprihatinkan, karena bertentangan dengan independensi pers yang diatur dalam UU No. 40 th 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam UU tentang pers, disebutkan pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya, sehingga harus mendapat jaminan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Dalam UU ini pers haruslah melaksanakan kegiatan jurnalistik tanpa ada campur tangan atau keterikatan kepemilikan ataupun unsur politik.

       Prinsipnya wartawan dan media pers harus bersikap independen terhadap berita yang akan dibuat. Namun dalam pemberitaan seputar reklamasi, tidak begitu. Di satu sisi, media penolak reklamasi dipengaruhi oleh pemilik perusahaan pers yang 'berselingkuh' dengan elite partai politik kuat di Bali. Sementara media lainnya 'dipengaruhi' kekuasaan. 

       Kondisi tersebut harus segera diakhiri. Pers perlu segera introspeksi diri. Kembali ke jati diri pers sesuai fungsi pers yang independen. Hanya dengan cara itu, pers dapat kembali ke jalur lembaga independen sebagai wujud suara kedaulatan rakyat! 

Pengunjung Lainnya

We have 136 guests and no members online